Komisi JPIC Keuskupan Agung Samarinda Ikut Memfasilitasi Perjuangan Karyawan PT ANUGERAH ENERGITAMA

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPRD Kutim

Senin 25 Maret 2019 lalu telah di adakan “Rapat Dengar Pendapat Umum” mengenai pengingkaran pihak Manajemen PT. Anugerah Energitama terhadap perjanjian bersama
Rapat tersebut dipimpin oleh H. Mahyunadi, SE, M.Si (Ketua DPRD Kutim) dan menghasilkan beberapa point dan kesimpulan , Berikut Laporan hasil Rapat yang di sampaikan oleh Bruder Yulius Sudir, SVD (Ketua KKP Keuskupan Agung Samarinda )

I. PENDAHULUAN
Hari/Tanggal: Senin, 25   Maret 2019
Pukul   : 14.30-16.20
Tempat: Ruang Rapat Hearing DPRD
Acara Rapat: Rapat dengar pendapat umum mengenai pengingkaran pihak Manajemen PT. Anugerah Energitama terhadap perjanjian bersama
Pemimpin Rapat: H. Mahyunadi, SE, M.Si (Ketua DPRD Kutim)
Peserta yang diundang
1. Disnaker Kab. Kutim
2. Disnaker Provinsi Kaltim
3. Perwakilan Buruh PT. Anugerah Energitama
4.Pimpinan PT. Anugerah Energitama
4. Polres Kutim
Yang mana semua pihak hadir kecuali pihak PT. Anugerah Energitama tanpa alasan.
II. KESIMPULAN DPRD KUTIM
Dalam rapat dengar pendapat tersebut DPRD Kutim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Buruh PT. Anugerah Energitama dan PT. Anugerah Energitama:
1. DPRD telah mengundang pihak Disnakertrans Kutim, Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans Prov. Kaltim, POLRI, pihak buruh, dan pihak perusahaan (PT. AE). Semua pihak yang diundang untuk RDPU hadir kecuali pihak perusahaan PT. Anugerah Energitama (PT. AE). PT. Anugerah Energitama (PT. AE) tidak hadir tanpa penjelasan.
2. Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Kaltim telah mengeluarkan nota pengawasan ke I tanggal 31 Desember 2018 kepada PT. Anugerah Energitama. Dalam nota pengawasan pertama tercantum 9 pelanggaran yang dilakukan PT. Anugerah Energitama di antaranya:
a. Pelanggaran Upah Minimum
b. Pelanggaran kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan serta BPHS Ketenagakerjaan yang bisa mendapat konsekuensi pidana.
3. Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Kaltim akan memeriksa jawaban dari pihak perusahaan kebenaran atau bilamana Nota pengawasan I belum dilaksanakan Pengawas Ketenagakerjaan akan mengeluarkan nota pengawasan ke II,  bilamana nota kedua tidak dilaksanakan pengawas akan menegakan peyidikan represif yudisial sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Apabila pihak Eksekutif menemukan pelanggaran hukum publik maka DPRD meminta kepada Eksekutif agar tidak dapat melakukan tindakan hukum Yudisial Resprensif dan tidak memberikan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan hasil rapat bahwa demo yang dilaksanakan buruh sah dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.
6. Disnakertrans Kab. Kutim telah memediasi menyatakan bahwa terkait dengan PHK yang dilakukan sepihak oleh perusahaan kepada 412 buruh PT. Anugerah Energitama sehubungan dengan belum adanya penetapan maka Disnakertrans akan menyurat kepada pihak perusahaan.
7. DPRD akan melakukan pengawasan secara intensif  permasalahan ini, sesuai hak dan kewajibannya kepada eksekutif dan pihak terkait.
8. PHK yang dilakukan perusahaan dianggap tidak sah berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh karena itu sebelum ada penetapan sesuai peraturan perundang-undangan, agar perusahaan dan buruh tetap menjalankanvhak dan kewajiban masing-masing atau perusahaan menskorsing buruh dengan tetap memberikan upahnya.
Catatan:
Pada tanggal 28 November 2018 telah terjadi perjanjian bersama antara pihak buruh dengan pihak perusahaan di kantor Disnakertrans Kutim yang ditandatangani oleh kedua pihak. Adapun isi perjanjian:
1. Bahwa pihak pengusaha berkomitmen untuk mengikutsertakan karyawan untuk semua program BPJS kesehatan  dan ketenagakerjaan secara bertahap, BPJS yang bermasalah akan diselesaikan bersama-sama dengan pihak Serikat Pekerja.
2. Bahwa pihak pengusaha berkomitmen untuk memberikan slip gaji serta rincian  tentang komponen gaji maupun pemotongan.
3. Bahwa pihak pengusaha berkomitmen akan membayar upah bagi pekerja/Serikat Buruh sesuai UMK
4. Bahwa pihak pengusaha akan meningkatkan status BHL secara bertahap dengan memperhatikan usulan dari Serikat Pekerja/ Buruh.
Tetapi perjajian bersama ini dipenuhi oleh pihak perusahaan, perusahaan ingkar janji. Maka pada tanggal  6 Maret 2019 karyawan PT. Anugerah Energitama melakukan mogok kerja. Adapun tuntutan buruh OT. AE dalam surat pemberitahuan mogok kerja:
1. PT. AE tidak memberikan cuti melahirkan bagi buruh perempuan.
2. PHK yang dilakukan PT. AE terhadap karyawan perusahaan.
3. Buruh perempuan tidak mendapat cuti haid.
4.  Upah yang tidak sesuai dengan UMK.
5. Pemotongan upah yang tidak jelas.
6. THR untyk tahun 2019
7. Penyediaan fasilitas air bersih untuk buruh.
8. Perjanjian bersama tanggal 28 November 2018 di Disnakertrans yang tidak dilajsanakan oleh pihak perusahaan Anugerah Energitama.

Pihak buruh didampingi: BR. Yulius Sudir, SVD dari Komisi JPIC/  KKP Keuskupan Agung Samarinda dan Serbundo

Dalam Rapat Dengar Pendapat itu, JPIC keuskupan Agung Samarinda meminta kepada DPRD dan Pemerintah untuk terus menekan pihak PT. Anugerah Energitama agar kembali mempekerjakan 412 karyawan perusahan PT. AE serta melaksanakan beberapa tuntutan dari pihak buruh serta menjalankan beberapa isi perjajian bersama tanggal 28 November 2019. Apabila pihak perusahaan tidak mengindahkan tuntutan pihak buruh maka pihak pemerintah meninjau kembali ijin usaha perkebunan sawit bila perlu ijinnya dicabut. Untuk itu DPRD dan Pemerintah Kutim  harus bersikap tegas serta sungguh-sungguh berpihak pada rakyat kecil yang tidak berdaya, bukan berpura-pura berpihak pada masyarakat kecil juga bukan sebaliknya berpihak pada perusahaan.

Karyawan PT. Anugerah Energitama

III. PENUTUP
Demikian beberapa laporan Rapat Dengar Pendapat  DPRD, Pemerintah terkait konflik  antara buruh PT. Anugerah Energitama dengan PT. Anugerah Energitama.

Tenggarong, 2 April 2019

Bruder Yulius Sudir, SVD
Ketua KKP Keuskupan Agung Samarinda.

Leave a Reply